Kalurahan Donotirto

emerintah Kalurahan Donotirto melaksanakan Musyawarah Kalurahan Laporan Realisasi APBKal Tahun 2023 pada Rabu (7/2) lalu pukul 13.00 WIB bertempat di Aula Kalurahan Donotirto. Dalam kegiatan tersebut Lurah menyampaikan terkait pelaksanaan kegiatan di tahun anggaran sebelumnya dan menyampaikan terkait capaian apa saja yang akan dipaparkan dalam kegiatan pelaksanaan Laporan Realisasi APBKal yang nantinya akan disampaikan langsung oleh Carik Kalurahan Donotirto. Lurah menyampaikan agar laporan realisasi tersebut, dapat dicermati bersama dan dilakukan evaluasi jika terdapat kekurangan saat melaksanakan realisasi di tahun 2023 agar dapat dibenahi dan di lengkapi dalam kegiatan ditahun 2024. Musyawarah Kalurahan menjadi sumber informasi penting bagi pemerintah Kalurahan Donotirto untuk mengkaji dan mengevaluasi pencapaian dalam pengelolaan anggaran pada tahun sebelumnya. Dimana Pemerintah Kalurahan Donotirto menyajikan laporan tentang realisasi anggaran yang telah dijalankan selama tahun 2023. Laporan ini mencakup pendapatan yang terkumpul, belanja yang telah dilakukan, serta evaluasi terhadap pencapaian target anggaran yang telah ditetapkan. Kemudian dilaksanakan pencermatan dan dievaluasi secara bersama sama oleh Bamuskal dan perwakilan tokoh masyarakat. 

Selain menyajikan laporan realisasi APBKal, Bumkal Lentera Desa juga melaksanakan pertanggungjawaban terhadap laporan akhir tahun 2023 dimana pengelola Bumdes Lentera Desa memaparkan pertanggungjawaban atas pengelolaan anggaran tersebut. Hal ini mencakup penjelasan mengenai penggunaan dana, transparansi dalam pelaksanaan kegiatan, serta upaya untuk meningkatkan akuntabilitas publik. Dimana sebagai hasil dari musyawarah tersebut, pemerintah Kalurahan Donotirto menyatakan komitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan APBKal. Hal ini termasuk peningkatan transparansi, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan anggaran, serta penguatan mekanisme pengawasan.Musyawarah Kalurahan Donotirto tentang Laporan Realisasi APBKal Tahun 2023 merupakan wujud dari komitmen pemerintah setempat untuk menjalankan prinsip tata kelola keuangan yang baik dan berkelanjutan. Dengan adanya evaluasi secara berkala dan partisipasi aktif dari masyarakat, diharapkan pengelolaan APBKal dapat semakin efektif dan memberikan manfaat yang maksimal bagi pembangunan kalurahan secara keseluruhan.